Sabtu, 12 Maret 2011

Ekonomi Terpimpin

       Jika di bidang politik dan system pemerintahan Pancasila menerima demokrasi, maka di bidang ekonomi nasionalisme Indonesia merupakan penjelmaan dari semangat menentang eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial di bawah bendera kapitalisme perdagangan atau kapitalisme liberal. 
       Karena system ekonomi yang sesuai dengan Pancasila, seperti dikatakan Mubyarto bukanlah kapitalisme liberal yang berorientasi pada pasar bebas. Yang lebih sesuai ialah ekonomi yang bercorak sosialis, tanpa membuang seluruhnya perangkat-perangkat yang disediakan oleh kapitalisme. Para pakar biasa menyebutnya sebagai ‘Ekonomi Terpimpin’.
Istilah ‘ekonomi terpimpin’ dikemukakan oleh Bung Hatta. Ia merupakan konsekwensi dari nasionalisme Indonesia yang timbul sebagai perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme. Dalam menancapkan kekuasaannya pemerintah kolonial Belanda menggunakan sistem kapitalisme perdagangan yang eksploitatif dan menjadikan Indonesia sebagai perkebunan raksasa. Dengan itu rakyat Indonesia dieksplotasi sebagai buruh perkebunan dengan gaji rendah, sedangkan pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang besar.
Menurut Bung Hatta ekonomi terpimpin adalah lawan dari ekonomi liberal yang melahirkan sistem kapitalisme. Semboyannya ialah ‘laissez faire’ (‘Biarkan saja’), artinya biarkan pasar bertindak bebas dalam
membangun kehidupan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi liberal menghendaki pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian rakyat dengan membuat peraturan-peraturan ketat (regulasi) yang membatasi gerak bebas pasar.
      Ekonomi terpimpin adalah sebaliknya. Pemerintah harus aktif bertindak dan memberlakukan peraturan terhadap perkembangan ekonomi dalam masyarakat agar rakyat tidak dieksploitasi, harga tidak dipermainkan dan dengan demikian tercapai keadilan sosial. Alasan mengapa ekonomi terpimpin dipandang sesuai dengan cita-cita nasionalisme Indonesia ialah: Karena membiarkan perekonomian berjalan menurut permainan bebas dari tenaga-tenaga masyarakat berarti membiarkan yang lemah menjadi makanan yang kuat.
Ekonomi liberal bercita-cita memberikan kemakmuran dan kemerdekaan bagi semua orang, tetapi hasilnya menimbulkan pertentangan dan kesengsaraan. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah melarat.
Sebab kebebasan atau liberalisme yang disandang oleh sistem itu dalam kenyataan hanya dimiliki ioleh segolongan kecil orang (yaitu pemilik modal atau kapital) dan kepada mereka yang segelintir itu sajalah
keuntungan dan kemakmuran berpihak, bukan kepada rakyat banyak. Tetapi dalam sistem ekonomi terpimpin itu terdapat banyak aliran. Antara lain: 
(1) Ekonomi terpimpin menurut ideology komunisme; 
(2) Ekonomi terpimpin menurut pandangan sosialisme demokrasi; 
(3) Ekonomi terpimpin menurut solidarisme; 
(4) Ekonomi Terpimpin menurut paham Kristen Sosialis; 
(5) Ekonomi Terpimpin berdasar ajaran Islam; 
(6) Ekonomi Terpimpin berdasarkan pandangan demokrasi sosial.
      Semua aliran ekonomi terpimpin ini menentang dasar-dasar individualisme, yang meletakkan buruk baik nasib masyarakat di tangan orang-orang yang mengemudikan kehidupan dan tindakan ekonomi. Ekonomi liberal berdasarkan pada individualisme. Individu (baca kepentingan individu) didahulukan dari masyarakat. Tetapi ekonomi terpimpin mendahulukan masyarakat dari individu. Sekalipun demikian di antara paham-paham ekonomi terpimpin itu ada yang menolak kolektivisnme, karena bagi mereka kolektivisme sebenarnya hanya berlaku dalam ideologi komunisme dan sosialisme.
       Tetapi terdapat persamaan pula dari sistem ekonomi terpimpin yang berbeda-beda itu, yaitu: (1) Dalam hal menentang individualisme; (2) Dalam hal pemberian tempat yang istimewa kepada pemerintah untuk mengatur dan memimpin perekonomian negara. Perbedaan antara sistem-sistem itu berkenaan dengan seberapa besar campur tangan kekuasaan publik dan bagaimana coraknya campur tangan itu dalam perekonomian individu dan masyarakat. Ideologi komunisme menghendaki campur tangan besar dan menyeluruh dari pemerintah atau negara, sehingga individu ditindas. Sistem ekonomi kpmunis bersifat totaliter, dikuasai oleh negara.
       Tetapi ekonomi terpimpin yang lebih sesuai dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah ekonomi bercorak sosialis, yang berkehendak melaksanakan cita-cita demokrasi ekonomi. Dengan diimbangi demokrasi ekonomi, maka demokrasi politik akan mengurangi sifat individualismenya yang kelewat besar dan tidak sesuai dengan asas-asas kolektivisme. Dalam sistem ekonomi terpimpin bercorak sosialis, campur tangan negara terbatas dan peranan individu tidak sepenuhnya dimusnahkan, hanya saja gerak mereka dibatasi dan diatur demi melindungi kepentingan masyarakat.
        Menurut Lerner dalam bukunya The Economics of Control (1919), sistem ekonomi terpimpin yang bercorak sosialis menggabungkan ke dalamnya unsur-unsur ekonomi kapitalis dan ekonomi kolektif. Liberalisme dan sosialisme, menurutnya, dapat didamaikan menjadi “Welfare economics” atau ekonomi kemakmuran. Masalah utamanya ialah bagaimana cara menguasai perekonomian untuk kemakmuran penduduknya secara luas. Ini dipraktekkan di AS dan beberapa negara Eropa, termasuk Skandinavia setelah Perang Dunia I (1918) bersamaan dengan runtuhnya kapitalisme liberal sebagai akibat dari peperangan.yang kejam dan bengis. Dalam sistem ekonomi seperti itu ada tiga hal yang harus dilaksanakan: Pertama, segala sumber perekonomian yang ada harus dikerjakan supaya semua orang memperoleh pekerjaan; kedua, melaksanakan pembagian pendapatan yang adil, agar perbedaan atau jurang besar dalam pendapatan dan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin dikurangi; ketiga, menghapuskan monopoli dan oligopoli dalam perekonomian, sebab keduanya melahirkan eksploitasi yang melampaui batas dan pemborosan ekonomi yang besar pula.
        Tujuan ekonomi terpimpin dalam bidang demokrasi, menurut Hatta, ialah mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya, dengan tiada menghilangkan kepribadian manusia. Masyarakat didahulukan, bukan individu. Tetapi manusia sebagai individu tidak lenyap sama sekali dalam kolektivitas. Secara umum cita-cita ekonomi terpimpin ialah:
(1) Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga pengangguran dikurangi; (
(2) Adanya standar hidup yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan; 
(3) Semakin berkurangnya ketidaksamaan ekonomi dengan memperata kemakmuran; 
(4) Terciptanya keadilan sosial.

Ekonomi Pancasila

            Di era globalisasi ini arus perubahan negara-negara di dunia telah mengarah kepada homogenisasi paradigma kehidupan, yaitu universalisasi liberalisme. Di bidang politik, demokrasi liberal telah menjadi wacana utama, sedangkan di bidang ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme global menjadi arus utama.
            Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang telah mulai berkenalan dengan kapitalisme global seiring dengan model perekonomian era Orde Baru yang menjadikan paradigma pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi panglima. Krisis devaluasi rupiah yang lantas menjelma menjadi krisis moneter sepanjang 1997 – 1998 telah membukakan mata bahwa pondasi perekonomian Indonesia yang dibangun atas dasar hutang luar negeri tidaklah kokoh. Namun, di era reformasi ini, kesadaran demikian tidak malah membangkitkan semangat di kalangan pemerintah untuk mencoba mencari alternatif sistem perekonomian yang manusiawi dan berkeadilan sosial, justru sebaliknya, saat ini Indonesia mengalami berbagai dentuman arus neoliberalisme yang terwujud dalam trio deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan.
            Di sisi lain, muncul perkembangan menarik dengan diwacanakannya sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan dan dijiwai spirit nilai-nilai Pancasila. Pandangan sistem ini yang bisa dilacak dari ide-ide Bung Hatta, salah seorang proklamator RI, senada dengan pesan Pasal 33 UUD 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat Indonesia.

Pengertian Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung  5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila.
Disinilah perlunya menengok ulang pemikiran Adam Smith yang 17 tahun sebelum menulis karyanya Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations (1776) yang kemudian menjadi “kitab suci” ideologi kapitalisme, telah menulis The Theory of Moral Sentiments (1759). Di dalam karya terdahulunya, terdapatlah ajaran asli Bapak Ilmu Ekonomi ini bahwa ilmu ekonomi sama sekali tidak bisa lepas dari faktor-faktor etika dan moral. Dalam buku ini, Smith mencoba mengembangkan ilmu ekonomi yang tidak saja bermoral namun juga mendesain aspek kelembagaannya. Dari sinilah keberadaan Ekonomi Pancasila paralel dengan pemikiran Smith.
            Menurut Boediono (mantan Menkeu RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut:
(1)       Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional
(2)       Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”.
(3)       Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial.
(4)       Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh.
(5)       Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :
1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.
2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.
Tambahan :
Dalam sistem ekonomi pancasila perekonomian liberal maupun komando harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

Ekonomi Terpusat (Komando)

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi.
Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah :  
  1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
  2. Hak milik perorangan tidak diakui
  3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
  4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah:
  1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
  2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
  3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga
  4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
  5. Jarang terjadi krisis ekonomi
Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah :
  1. Mematikan inisiatif individu untuk maju
  2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
  3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya

Ekonomi Pasar

Dalam suatu ekonomi pasar bebas, 'yang tak terlihat' tangan dan permintaan pasar pasukan-pasokan mendefinisikan apa yang dihasilkan, dalam apa kuantitas, dan berapa harganya.

        Sebuah ekonomi pasar adalah jenis sistem ekonomi di mana perdagangan dan pertukaran barang, jasa dan informasi berlangsung di pasar bebas. Sebuah ekonomi pasar sehingga mungkin juga dikenal sebagai ekonomi pasar bebas. Ungkapan ini biasanya diterapkan pada negara atau wilayah administratif yang mengikuti pendekatan ini.
        Karena pasar bebas diatur oleh hukum penawaran dan permintaan, pasar itu sendiri akan menentukan harga barang dan jasa, dan informasi ini akan tersedia bagi semua peserta. Bisnis dapat memutuskan mana barang untuk memproduksi dan berapa jumlah, dan konsumen dan bisnis dapat memutuskan apa yang ingin mereka beli dan berapa harganya.
        Kebalikan dari ekonomi pasar adalah ekonomi terencana, dimana pemerintah memutuskan apa yang akan diproduksi, dalam apa kuantitas, dan akan dijual dengan harga apa.

        Ekonomi pasar adalah sistem sosial pembagian kerja di bawah kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Semua orang bertindak atas nama sendiri, tetapi tindakan semua orang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan orang lain serta pada kepuasan sendiri. Semua orang dalam bertindak melayani sesama warga nya. Semua orang, di sisi lain, dilayani oleh sesama warga negara. Semua orang adalah baik sarana dan berakhir pada dirinya sendiri, sebuah tujuan akhir untuk dirinya sendiri dan cara untuk orang lain dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri.
         Sistem ini dikendalikan oleh pasar. Pasar mengarahkan kegiatan individu ke dalam saluran-saluran di mana ia terbaik melayani keinginan sesama manusia. Ada dalam operasi pasar ada paksaan dan pemaksaan. Negara, aparat sosial paksaan dan paksaan, tidak mengganggu pasar dan dengan kegiatan warga diarahkan oleh pasar. Ini mempekerjakan kekuatannya untuk memukul orang menjadi tunduk semata-mata untuk mencegah tindakan destruktif terhadap perlindungan dan kelancaran ekonomi pasar.  Melindungi kehidupan individu, kesehatan, dan properti melawan agresi kekerasan atau penipuan di pihak gangster domestik dan musuh eksternal. Jadi negara menciptakan dan memelihara lingkungan di mana ekonomi pasar dapat beroperasi dengan aman. Slogan Marxis "produksi anarkis" ngotot ciri struktur sosial sebagai suatu sistem ekonomi yang tidak diarahkan oleh seorang diktator, seorang tsar produksi yang memberikan kepada setiap tugas dan memaksa dia untuk menaati perintah ini. Setiap orang bebas; tidak ada orang yang tunduk pada penguasa. Atas kemauannya sendiri individu mengintegrasikan dirinya ke dalam sistem koperasi. Pasar mengarahkan dia dan mengungkapkan kepadanya dengan cara apa ia terbaik dapat mempromosikan kesejahteraan sendiri serta yang orang lain. Pasar adalah yang tertinggi. Pasar sendiri menempatkan sistem sosial secara keseluruhan dalam rangka dan memberikan dengan rasa dan makna.
          Pasar bukan tempat, sesuatu, atau badan kolektif. Pasar adalah proses, digerakkan oleh interaksi dari tindakan dari berbagai individu bekerja sama dalam pembagian kerja. Keadaan pasar pada setiap instan adalah struktur harga, yaitu keseluruhan rasio tukar yang ditetapkan oleh interaksi mereka yang ingin untuk membeli dan mereka yang ingin menjual. Tidak ada yang tidak manusiawi atau mistis berkaitan dengan pasar. Proses pasar adalah sepenuhnya merupakan resultan tindakan manusia. Setiap fenomena pasar dapat ditelusuri kembali ke pilihan yang pasti dari anggota masyarakat pasar.
         Proses penyesuaian pasar adalah tindakan individu beberapa anggota masyarakat pasar dengan persyaratan gotong royong. Harga pasar memberitahu produsen apa untuk memproduksi, bagaimana memproduksi, dan berapa jumlah. Pasar adalah titik fokus yang kegiatan berkumpul individu. Ini adalah pusat dari mana kegiatan individu memancarkan.
          Ekonomi pasar harus benar-benar dibedakan dari kedua dipikirkan - sistem kerjasama sosial di bawah pembagian kerja - meskipun tidak realisasi, sistem kepemilikan sosial atau pemerintah atas alat-alat produksi. Sistem kedua ini biasa disebut sosialisme, komunisme, ekonomi terencana, atau kapitalisme negara. Ekonomi pasar atau kapitalisme, seperti yang biasanya disebut, dan ekonomi sosialis menghalangi satu sama lain. Tidak ada campuran dari dua sistem mungkin atau masuk akal;. Tidak ada hal seperti ekonomi campuran, sebuah sistem yang akan berada di bagian kapitalis dan sosialis bagian. Produksi diarahkan oleh pasar atau oleh dekrit dari tsar produksi atau sebuah komite kaisar produksi.
          Jika dalam sebuah masyarakat berdasarkan kepemilikan swasta dengan alat-alat produksi beberapa cara yang umum dimiliki dan dioperasikan - yaitu, dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah atau salah satu dari badan-badannya - ini tidak membuat untuk sistem campuran yang akan menggabungkan sosialisme dan kapitalisme. Fakta bahwa negara atau kota memiliki dan mengoperasikan beberapa tanaman tidak mengubah ciri karakteristik dari ekonomi pasar. Perusahaan publik dimiliki dan dioperasikan tunduk pada kedaulatan pasar. Mereka harus sesuai diri, sebagai pembeli bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja, dan sebagai penjual barang dan jasa, ke dalam skema ekonomi pasar. Mereka tunduk pada hukum pasar dan dengan demikian tergantung pada konsumen yang mungkin atau mungkin tidak merendahkan mereka. Mereka harus berjuang untuk keuntungan atau, setidaknya, untuk menghindari kerugian. Pemerintah dapat menutup kerugian tanaman atau toko dengan menggambar pada dana publik. Tapi ini tidak menghilangkan atau memperkecil supremasi pasar, melainkan hanya bergeser ke sektor lain. Untuk sarana untuk menutupi kerugian yang harus dinaikkan oleh pengenaan pajak. Dampaknya pada pasar dan mempengaruhi struktur ekonomi sesuai dengan hukum pasar. Ini adalah operasi pasar, dan bukan pemerintah mengumpulkan pajak, yang memutuskan kepada siapa kejadian pajak jatuh dan bagaimana mereka mempengaruhi produksi dan konsumsi. Jadi pasar, bukan biro pemerintah, menentukan kerja perusahaan-perusahaan publik dioperasikan.
           Tidak ada yang dengan cara apapun berhubungan dengan operasi pasar adalah dalam arti praksiologis atau ekonomi untuk sosialisme. Gagasan tentang sosialisme sebagai disusun dan ditetapkan oleh semua sosialis berarti tidak adanya pasar untuk faktor-faktor produksi dan harga faktor-faktor tersebut. "sosialisasi" dari individu tanaman, toko, dan peternakan - yaitu, transfer mereka dari swasta menjadi kepemilikan publik - adalah sebuah metode untuk membawa tentang sosialisme dengan tindakan berturut-turut.Ini adalah langkah di jalan menuju sosialisme, tetapi tidak dengan sendirinya sosialisme. (Marx dan Marxians ortodoks datar menolak kemungkinan seperti pendekatan bertahap untuk sosialisme Menurut doktrin mereka evolusi kapitalisme akan satu hari mencapai titik di mana pada satu kapitalisme stroke berubah menjadi sosialisme..)
Pemerintah yang dioperasikan perusahaan dan ekonomi Soviet Rusia, oleh fakta bahwa mereka membeli dan menjual di pasar, dihubungkan dengan sistem kapitalis. Mereka sendiri memberi kesaksian ini koneksi dengan menghitung dalam bentuk uang. Mereka dengan demikian memanfaatkan metode intelektual dari sistem kapitalis yang mereka fanatik mengutuk.
           Untuk perhitungan ekonomi moneter adalah dasar intelektual ekonomi pasar. Tugas diatur untuk bertindak dalam setiap sistem pembagian kerja tidak dapat dicapai tanpa perhitungan ekonomi. Ekonomi pasar menghitung dalam hal harga uang. Bahwa perhitungan tersebut mampu berperan penting dalam evolusi dan kondisi operasi saat ini. Ekonomi pasar adalah nyata karena dapat menghitung.